Rilis Sikap KAMMI Daerah Sleman: KAMMI Ingin Pilkada Sleman Bersih dari Politik Uang

Hanya dengan kombinasi Negara yang kuat dan masyarakat kuat yang baik dan sederajat yang menjamin suksesnya demokrasi Indonesia, demokrasi bagi Indonesia adalah seni menyolokkan keseimbangan antara dua hal tersebut ( Daniel Dhakidae )

Selayang Pandang Pilkada Serentak

Esok hari tepatnya pada 9 Desember 2015 akan diadakan pesta demokrasi daerah yang serentak dilaksanakan di 263 Provinsi, Kota dan Kabupaten di Indonesia, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau yang disingkat Pilkada ini pertama kali dilaksanakan secara serentak sejak disahkan Undang-Undang No 32 tentang pemerintahan daerah pada tahun 2004.

Seperti halnya daerah yang lain, Kabupaten Sleman juga akan melaksanakan Pemungutan suara untuk memilih Bupati Sleman pada Rabu, 9 Desember 2015. Berdasarkan Berita Acara Daftar Pemilih Tetap yang dikeluarkan KPU Sleman pada Tanggal 1 Oktober 2015 tercatat ada 1969 TPS yang tersebar di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. 775.443 Daftar DPT yang terdaftar nantinya akan memilih satu diantara kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman.

Politik Uang dan Bahayanya

Pilkada serentak merupakan sebuah upaya untuk meminimalisir pengeluaran anggaran pemilihan kepala daerah, namun melihat dari masih maraknya berbagai pelanggaran dalam proses pemilihan yang terjadi pada Pemilu 2014 lalu, maraknya kasus politik uang sangat mungkin kembali terulang pada Pilkada serentak. Dari data Humas Mabes Polri terkait pelaporan kasus politik uang yang masuk selama Pemilu 2014 terdapat 65 kasus pelanggaran pemilu . Data tersebut adalah laporan pelanggaran pemilu berupa politik uang yang masuk, sedangkan diluar itu tentu masih sangat banyak kasus politik uang yang tidak tersentuh aparat.

Gambaran kondisi demokrasi Indonesia saat ini memang tidak bisa dilihat dari sebuah momen besar bernama Pilkada saja, tapi dinamika proses pilkada dan pertarungan ide dan strategi antar calon yang berkompetisi di dalamnya. Penggunaan cara-cara kotor dalam proses demookrasi daerah yang terjadi adalah sebuah pencederaan terhadap demokrasi itu sendiri. Termasuk diantaranya adalah pelanggaran berupa politik uang. Karena politik uang membuat seseorang kehilangan kesadaran berdemokrasi untuk memilih para calon pemimpin mereka dengan pemahaman yang mendalam mengenai ide dan perubahan yang dibawa oleh para para calon pemimpin tersebut.

Sikap KAMMI Daerah Sleman

Seperti apa yang disampaikan oleh Daniel Dhakidae di awal tulisan ini, bahwa demokrasi yang kuat adalah kombinasi antara negara dan rakyat yang kuat. Begitu juga dalam menghadapi permasalahan politik uang yang tidak pernah usai dari pilkada ke pilkada. Masyarakat kini pada umumnya sudah menyadari bahwa politik uang pada akhirnya hanya akan menumpuk masalah, namun tidak bisa dipungkiri kondisi ekonomi membuat kemungkinan politik uang diterima menjadi sangat besar, belum lagi saat ini belum ada pasal yang menjerat pelaku praktek politik uang, sanksi pilkada hanya diberikan kepada calon pimpinan daerah dan partai yang melakukan praktek politik uang dalam pilkada. oleh karena itu KAMMI Daerah Sleman bersikap:

1. Meminta kepada seluruh Kader KAMMI Daerah Sleman untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada di daerah sekitar kos, kontrakan atau rumah tempat mereka tinggal
2. Meminta kepada seluruh Kader KAMMI Daerah Sleman untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat sekitar terkait bahaya praktek politik uang dalam  pelaksanaan Pilkada di daerah sekitar kos, kontrakan atau rumah tempat mereka tinggal
3. Mengusulkan adanya pasal sanksi terhadap pelaku praktek politik uang dalam UU No 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Demikian sikap kami, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan masyarakat dalam menghentikan praktek politik uang di pilkada serentak

Sleman, 08 Desember 2015

KAMMI Daerah Sleman